Anggota DPR F-PDIP Nyoman Dhamantra Ditetapkan sebagai Tersangka Suap Impor Bawang Putih Oleh KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo menunjukkan barang bukti uang suap terhadap Bupati Probolinggo | AKURAT.CO/Bayu Primanda

Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pengurusan izin import bawang putih tahun 2019.

Agus Rahardjo selaku ketua KPK, menuturkan Dhamantra ditetapkan sebagai tersangka bersama 5 orang lain yang terdiri dari pihak swasta dan orang kepercayaannya sendiri.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan 6 orang sebagai tersangka," ujar Agus di kantornya, jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019) malam

Enam orang tersebut terdiri dari sebagai Pemberi: Chandry Suanda alias Afung (CSU) selaku swasta, Doddy Wahyudi (DDW) selaku swasta,
Zulfikar (ZFK) selaku swasta.

Diduga sebagai penerima: I Nyoman Dhamantra (INY), Anggota DPR 2014-2019; Mirawati Basri(MBS), orang kepercayaan Dhamantra; dan Elviyanto (ELV), swasta.

Pada kasus ini, DDW, ZFK, MBS dan INY diduga melakukan serangkaian pertemuan dalam rangka pembahasan pengurusan perizinan impor bawang putih dan kesepakatan fee.

"Dari pertemuan-pertemuan tersebut muncul permintaan fee dari INY melalui MBS. Angka yang disepakati pada awalnya adalah Rp3,6 Milyar dan komitmen fee Rp1700-Rp1800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor," terang Agus.

Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi CSU, DDW dan ZFK disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak penerima, INY, MBS dan ELV disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: AKURAT.CO

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ingatan Misbakhun Pada Saat Ditahan Karena Century Masih Jelas

Gambar
Mukhamad Misbakhun | AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo Politisi partai Golkar yang sekarang sebagai anggota komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun , yang sempat ditahan atas tuduhan pemakaian Letter of Credit (L/C) palsu pada Bank Century, namun setelah diajukan Peninjauan Kembali (PK) oleh Makhamah Agung, kasus Misbakhun sudah dipastikan bebas secara murni dari semua tuduhan Misbakhun korupsi . Terbebasnya dari kasus Misbakhun , beliau tidak menjadi patah semangat dalam dunia politik yang di anggapnya keras, malah sebaliknya beliau menjadi seorang yang lebih berani lagi dan kuat dalam dunia yang saat ini dijalani. "Saya yang kuat di isu keuangan, sempat dipinggirkan di Komisi II (pemerintahan) karena tuduhan Misbakhun korupsi . Saya tetap bersemangat, tetap serius. Tetapi tax amnesty macet, akhirnya saya sendiri diminta masuk lagi ke Komisi Keuangan untuk mengurusinya," ujar Misbakhun.  "Tapi ingat juga. Kalau di medan perang, ada peribahasa, kill or to be k...
Baca selengkapnya

Misbakhun Menjawab Tudingan Andi Arief Soal Penerbitan Artikel Media Asing

Gambar
Mukhamad Misbakhun | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto Andi Arief dalam Twitternya menyebut politikus Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun , sebagai dalang penerbitan artikel Asia Sentinel yang menyudutkan pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan isu Misbakhun korupsi pada skandal Bank Century. Misbakhun mengungkapkan dirinya tak punya kuasa untuk menggerakkan media asing seperti yang dituduhkan Andi. Misbakhun menyebut dirinya bukan siapa-siapa. "Memangnya saya ini siapa kok sampai dianggap bisa menggerakkan media asing untuk menulis soal Century," ujarnya. "Selama ini kan dia sukanya menuduh tanpa bukti. Bicara soal jenderal kardus, bicara soal mahar politik, semua isu yang dia lemparkan lenyap begitu saja tanpa bukti," ujar Misbakhun. Misbakhun menegaskan, rekam jejak John Berthelsen selaku penulis artikel tidak hanya menulis soal skandal Century. Berthelsen disebut Misbakhun juga fokus mencermati skandal-skandal besar di negara lain. ...
Baca selengkapnya

Benarkah NET TV Tumbang dan Karyawan Kena PHK Massal?

Gambar
Logo Televisi swasta, NET TV | ISTIMEWA Net TV yang merupakan s tasiun televisi milik Grup Indika, dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karena tak mampu bertahan di tengah persaingan industri media yang semakin ketat.  Stasiun Televisi yang dimiliki Wisnhutama Kusubandio dan Agus Lasmono , anak dari Sudwikatmono, mantan Menteri era Soeharto sekaligus pemilik Indika Energy ini tampaknya sedang bermasalah. Beredar informasi di media sosial, bahwa media TV termuda di Indonesia itu tengah menghadapi persoalan kesulitan keuangan.  Akun Twitter @gradyaxelauriga yang dipantau Akurat.co, Jumat (9/8/2019) mencuit, "ini bener! Karna kebetulan pacar tante gue kerja di net dan dia mengiyakan, kalo Net TV lagi ada dimasa-masa sulit. That’s why banyak program mereka yang bungkus. Sedihhh sih asli."  Kabar PHK Massal Net TV ini bahkan masuk ke dalam trending topik di Twitter. Yang mengejutkan lagi pagi ini (9/8/2019), ada kabar CEO Net...
Baca selengkapnya